Angkut Proyek Juga Industri Jangan Gunakan BBM Bersubsidi

Antisipasi jebolnya kuota subsidi bahan bakar minyak model solar telah dilakukan. Badan Penyalur Hilir Migas (BPH Migas) menghendaki kendaraan pengangkut barang mengalah untuk tidak mengkonsumsi produk tersebut. Komite BPH Migas Henry Ahmad menyebutkan pengawasan yang dikerjakan BPH Migas telah merujuk Peraturan Presiden No. 191 th. 2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Fill Rite Flow Meter.

“Ada yang menganggap [kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM berusubdisi] itu area abu-abu. SPBU Pertamina termasuk tidak tegas untuk menolaknya. Kami, sih, terbuka saja, terkecuali tersedia yang protes masalah pelarangan,” tuturnya.

Sebelumnya, kalangan pelaku bisnis logistik angkat suara atas terdapatnya pengendalian kuota model bahan bakar minyak tertentu (solar) yang tertuang dalam Surat Edaran Badan Pengatur Migas No. 3865.E/Ka.BPH/2019.

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Rico Rustombi beranggapan keluarnya surat edaran yang dirilis 29 Agustus 2019 itu menimbulkan kebingungan lantaran bertentangan bersama Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 yang telah diubah jadi Perpres No 43 Tahun 2018.

“Menurut Perpres tersebut, angkutan lazim bersama tanda no kendaraan berwarna basic kuning dan tulisan berwarna hitam termasuk dalam golongan yang memperoleh alokasi BBM Solar bersubsidi,” katanya dalam pengakuan tertulis.

Jika merujuk lampiran kastemer pengguna dan titik serah bahan bakar minyak tertentu Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, kendaraan bermotor lazim di jalan untuk angkutan orang atau barang bersama tanda no kendaraan berwarna basic kuning bersama tulisan hitam diperbolehkan menenggak solar, terkecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil aktivitas perkebunan dan pertambangan bersama jumlah roda lebih berasal dari 6 (enam) buah.

Dalam Surat Edaran No. 3865.E/Ka.BPH/2019 dijelaskan kendaraan kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan bersama jumlah roda lebih berasal dari 6 (enam) buah dalam keadaan bermuatan ataupun tidak bermuatan dilarang memakai solar bersubdisi. Selain itu, pelarangan pemanfaatan BBM bersubdisi diarahkan termasuk untuk mobil tangki BBM, CPO, dump truck, truck trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengaduk semen).

Henry menambahkan daripada mengorbankan keperluan masyarakat, lebih baik pebisnis logistik memakai BBM industri. Dia tekankan kendaraan proyek tidak diperkenankan memakai solar bersubisi. “Yang tidak boleh memakai BBM bersubdisi itu kendaraan industri, pelat merah,” tambahnya. Sebelumnya, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebutkan setidaknya tersedia 10 Provinsi yang mengalami mengkonsumsi di atas kuota yang ditetapkan.

Diantara 10 Provinsi tersebut patut diduga tersedia pemanfaatan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Misalnya saja, Kalimantan Timur sebesar 124,6 prosen rerata per bulannya, diikuti Kepulauan Riau sebesar 119,9 persen, Lampung 113 persen, Riau 111 persen, Sulawesi Tenggara 109,4 persen, Sulawesi Barat 109,2 persen, Sumatra Barat 108,8 persen.

Sulawesi Selatan 108,8 persen, Jawa Timur 108,7 persen, dan juga Bangka Belitung 108,3 persen. Tahun ini, berdasarkan Nota Keuangan APBN 2019, volume JBT ditetapkan sebesar 15,11 juta KL, yang terdiri berasal dari Solar sebesar 14,5 juta KL dan minyak tanah sebesar 610.000 KL. Volume kuota JBT th. ini lebih kecil dibandingkan bersama kuota 2018 sebesar 15,62 juta KL.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *